DEMOKRASI PEMILU

3 Hari Kampanye, Bawaslu Temukan 35 Pelanggaran

Rabu, 19 Maret 2014, 17:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan selama kampanye terbuka berlangsung sejak Ahad (16/3), telah terjadi 35 dugaan pelanggaran. Secara berjenjang, dugaan pelanggaran itu sedang ditangani Bawaslu untuk dipastikan pelanggar dikenakan sanksi.

"Semua pelanggaran itu ada yang ditemukan, ada yang dilaporkan masyarakat. Sebagian besar pelanggaran administrasi, tapi ada juga yang kasus pidana," kata Ketua Bawaslu, Muhammad di Jakarta, Rabu (19/3).

Untuk kategori pelanggaran administrasi, menurut dia, variasinya bermacam-macam. Seperti pelibatan anak-anak dan pelanggaran lalu lintas serta ketertiban umum.

Pelanggaran ini akan langsung diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehari sejak ditemukan. Selanjutnya, KPU merujuk pada UU Pemilu, Peraturan KPU nomor 15/2013 dan 25/2013, akan menjatuhkan sanksi administrasi.

Sementara pelanggaran pidana, Bawaslu menemukan adanya dugaan politik uang dilakukan oleh caleg dan partai politik saat berkampanye. Untuk jenis pelanggaran pidana, akan langsung diproses dan ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Selain itu, Muhammad melanjutkan, Bawaslu juga menduga beberapa pejabat negara yang ikut serta dalam kampanye melakukan pelanggaran. Dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan partai. Melalui penggunaan mobil dinas, fasilitas negara, dan kampanye tanpa izin cuti.

"Kami langsung rekomendasikan ke atasannya. Misalnya bupati yang salahgunakan wewenang kami lapor ke gubernur, kalau gubernur ke mendagri untuk langsung ditindak," ujar Muhammad. 

MATAMASSA PANTAU PROSES  DEMOKRASI PEMILU

 JAKARTA, (PRLM).- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama sejumlah lembaga meluncurkan program aplikasi pemantauan Pemilu 2014 berbasis telefon seluler bernama MataMassa. Program ini diluncurkan sebagai upaya untuk menjaga berjalannya proses demokrasi melalui pemilu.

Ketua AJI Jakarta Umar Idris kepada VOA, menjelaskan dengan menggunakan aplikasi ini, pemantau bisa merekam pelanggaran dan melaporkannya. "Kita sediakan perangkat aplikasi dan tekhnologi bagi masyarakat di Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) untuk memantau di lingkungannya, di tempat kerjanya, atau di tempat mereka beraktifitas. Ini secara tidak langsung untuk meningkatkan transparansi di tingkat pembuat kebijakan," jelas Umar Idris.

"Yang bisa di laporkan mulai dari pelanggaran yang bersifat pidana, seperti ada yang mengiming-imingi uang dari partai atau calon legislatif tertentu. Lalu ada yang melarang seseorang untuk tidak hadir dalam sebuah kampanye dan tidak hadir saat pemilihan. Termasuk segala bentuk intimidasi dan teror. Lalu pelanggaran administratif diantaranya seseorang yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ujarnya.

Umar Idris menambahkan, aplikasi MataMassa dapat diunduh lewat telepon genggam berbasis iOS (iPhone), Android dan sistem Short Message Service (SMS) Gateway dengan nomor pengaduan 0813-7020-2014. Setelah peluncuran, aplikasi ini akan diperluas untuk para pengguna BlackBerry dan Windows Phone. Laporan dapat berupa teks, foto, atau video.

Setelah tim verifikator melakukan proses verifikasi lanjut Umar, maka tim akan mengunggah hasil laporan tersebut ke situs www.matamassa.org, sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui pelanggaran pemilu yang terjadi di Jabodetabek. AJI dalam hal ini juga melibatkan peran serta jurnalis yang melaporkan secara aktif temuan di lapangan dari hasil liputan mereka.

"Tidak hanya masyarakat umum, tapi kita juga menyiapkan sebanyak 200 orang sebagai pemantau aktif. Sebagian besar dari mereka adalah jurnalis. Kita daftarkan mereka secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum. Sehingga ketika mereka melakukan liputan sekaligus menjadi pemantau aktif MataMassa, mereka terlindungi oleh peraturan KPU dan hukum pemilu," tutur Umar.

Dari hasil laporan pemantauan masyarakat, AJI, akan meneruskan laporan yang sudah diverifikasi dan ditampilkan di situs MataMassa, ke Bawaslu dan KPU. Laporan itu juga dapat diperoleh oleh media-media partner yang berminat atas laporan pemantauan masyarakat itu.

Badan Pengawas Pemilu menjanjikan akan menindaklanjuti laporan dari pengguna MataMassa. Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak kepada VOA memastikan pengguna MataMassa berhak untuk melaporkan kecurangan pemilu seperti diatur dalam Undang-undang.

"(Yang) Paling penting adalah penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara. Kalau mereka bisa juga sampaikan hasil, akan sangat menolong. Partisipasi masyarakat dalam mata massa ini akan semakin meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu itu sendiri," kata Nelson Simanjuntak.

Aplikasi pemantauan Pemilu 2014 berbasis telepon genggam ini adalah hasil kerjasama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan ICT Laboratory for Social Changes (iLab), didukung oleh Southeast Asia Technology and Transparency Initiative (SEATTI) dengan anggaran sebesar Rp 1 Miliar.

AJI Jakarta juga menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan, seluruh laporan masyarakat yang masuk, disampaikan kepada regulator pemilu untuk segera ditindaklanjuti. AJI Jakarta menjamin keamanan pengawas pemilu dari partisipasi masyarakat melalui program imi, dengan merahasiakan narasumber.(voa/A-147)***

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi  PEMILU  di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran, contohnya saja politik uang yang marak terjadi akhir akhir ini. Politik uang ini dilakukan oleh para partai atau caleg agar masyarakat memberikan hak suaranya kepada mereka, namun beberapa survey menyebutkan bahwa politik uang membuat masyarakat bingung atau bimbang dalam memilih karena dalam satu sisi mereka terikat janji sebab mereka sudah  menerima uang tersebut namun disisi lain mereka tau bahwa politik seperti itu tidak boleh dilakukan dan tidak ingin memilih para calon pejabat seperti itu hal inilah yang menyebabkan meningkatnya jumlah golongan putih (golput) di Indonesia.  Belum lagi teror dan intimidasi sangat membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan semestinya.  PEMILU seharusnya terjadi tanpa ada paksaan serta perjanjian perjanjian lain yang dibuat karena adanya uang atau bayaran yang diberikan sebagai kompensasi. Sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokratis tidak seharusnya para calon pejabat negara tersebut melakukan hal ini karena tanpa mereka melakukan hal tersebut masyarakat pun juga bisa dan mengetahui yang mana yang pantas untuk dipilih dan yang mana yang hanya mengumbar janji manis. Kalo pada awalnya saja sudah melakukan kecurangan apalagi nanti pada saat sudah menjabat? tidak heran banyak pejabat yang berusaha mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan untuk politik kotor ini dengan cara mengkorupsi uang rakyat dan terkadang mereka bertindak tidak memikirkan nasib rakyat banyak padahal mereka adalah perwakilan yang dipilih oleh masyarakat untuk menjalankan pemerintahan yang bersifat dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kurangnya sanksi yang tegas pun juga merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran demokrasi tersebut. Peluncuran aplikasi MataMassa ini sangat baik untuk mendukung berjalannya pemilu yang demokratis tentu saja tetap ada campur tangan masyarakat sebagai pengguna aplikasi matamassa dan aparat untuk membuat aplikasi ini berguna sesuai fungsinya agar terciptanya demokrasi pemilu yang langsung, bebas, rahasia, adil, dan jujur. Sehingga dampak negative yang ditimbulkan dari para calon pejabat curang ini bisa di minimalisir dan dihilangkan.

SUMBER :
http://www.pikiran-rakyat.com/node/268610
http://www.republika.co.id 

WAWASAN NUSANTARA

Pengertian Wawasan Nusantara

Secara Etimologi kata wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi, ditambahkan akhiran (an) bermakna cara pandang, cara tincau atau cara melihat. Dari kata wawas muncul kata mawas yang berarti; memandang, meninjau atau melihat. Wawasan artinya; pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi, atau cara pandang atau cara melihat.

Selanjutnya kata Nusantara terdiri dari kata nusa dan antara. Kata nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yakni Asia dan Australia dan dua samudera yakni; samudera Hindia dan samudera Pasifik.

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Yang berbunyi :

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib      menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 29

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Pasal 31

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

 DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA

MUKADIMAH

• Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak hak yang sam dan tidaj terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia.
• Menimbang bahwa mengabaikan dan memandanga rendah pada hak hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati nurani umat manusia dan bahwa terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan agama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata. 
• Menimbang bahwa hak hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontak sebagai usah yang terakhir guna menentang kelaliman dan penjajah.
• Menimbang bahwa persahabatan antara negara negara perlu dianjurkan.
• Menimbang bahwa bangsa bangsa dari anggota perserikatan bangsa bangsa dalam piagam telah menyatakan sekali lagi kepercayaan mereka atas hak hak dasar dari manusia, martabat serta penghargaan seorang manusia, dan hak hak yang sama bagi laki laki maupun perempuan dan telah memutuskan akan meningkatkan kemajuan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.
• Menimbang bahwa negara negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan pengghargaan umum terdapat pelaksanaan hak hak manusia dan kebebasan kebebasan asas dalam kerjasam dengan PBB.
• Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak hak dan kebebasan kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji ini secara benar.

Atas pertimbangan diatas, Majelis Umum menyatakan: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar umum keberhasilan semua manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap  individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini, dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat Negara Pihak maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya.

Pasal 1

Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya.

Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi.

Pasal 4

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang.

Pasal 5

Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

 Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau oleh hukum.

Pasal 9

Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya.

Pasal 11

1. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya.

2. Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian, yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.

1. Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara.

2. Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya.

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk menghindari penuntutan atau tindakan pengejaran sewenang-wenang (persecution).

2. Hak ini tidak berlaku dalam kasus-kasus penuntutan yang benar-benar timbul karena kejahatan non-politik atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

1. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.

2. Tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.

Pasal 16

1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan.

2. Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

3. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

1. Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain.

2. Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

Pasal 20

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat.

2. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan.

Pasal 21

1. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara bebas.

2. Setiap orang berhak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan umum di negaranya.

3. Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan sungguh-sungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara bebas yang setara.

Pasal 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan dan sumber daya yang ada pada setiap negara .

Pasal 23

1. Setiap orang berhak atas buruhan, untuk memilih buruhan dengan bebas, atas kondisi buruhan yang adil dan menyenangkan, dan atas perlindungan terhadap pengangguran.

2. Setiap orang berhak atas upah yang sama untuk buruhan yang sama, tanpa diskriminasi.

3. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan memadai, yang bisa menjamin penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya sesuai dengan martabat manusia, dan apabila perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

4. Setiap orang berhak mendirikan dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan menerima upah.

Pasal 25

1. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.

2. Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.

2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

3. Orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya.

Pasal 27

1. Setiap orang berhak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni, dan turut mengecap kemajuan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.

2. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap keuntungan moral dan materil yang diperoleh dari karya ilimiah, sastra atau seni apapun yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional, di mana hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya.

Pasal 29

1. Setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu-satunya di mana ia dimungkinkan untuk mengembangkan pribadinya secara bebas dan penuh.

2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.

3. Hak dan kebebasan ini dengan jalan apapun tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak pada suatu Negara, kelompok atau orang, untuk terlibat dalam aktivitas atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan apapun yang diatur di dalam Deklarasi ini.

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :

1. Hak asasi pribadi / personal Right
- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2. Hak asasi politik / Political Right
- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
- Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
- Hak mendapatkan pengajaran
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

SUMBER : 

Sumarsono, Pendidikan Kewarganegaraan, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indonesia.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia

DEMOKRASI

Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasan (kratein) dari rakyat untuk rakyat (demos). menutur konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. 

Dalam perkembangan zaman modern, ketika kehidupan memasuki skala luas, tidak lagi berformatkan lokal, dan demokrasi tidak mungkin lagi direalisasikan dalam wujud partisipasi langsung. Tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang karena sebab tertentu seperti kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil.